Jakarta – Aksi sopir Mikrolet M44 yang memprotes dugaan tumpang tindih rute dengan layanan JakLingko 48A mendapat perhatian dari Ghiffari Adha, pemuda Jakarta yang aktif menyuarakan persoalan perkotaan.
Ghiffari menilai persoalan tersebut tidak semestinya hanya dilihat sebagai persoalan antara pengemudi angkutan dengan sistem transportasi baru. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan transformasi transportasi Jakarta tetap memberikan ruang bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor tersebut.
“Saya mendukung Jakarta untuk terus berbenah dan memiliki transportasi publik yang semakin terintegrasi. Tetapi setiap perubahan kebijakan harus tetap memperhatikan manusia yang terdampak di dalamnya,” ujar Ghiffari Adha.
Ia meminta Pemprov DKI tidak berhenti pada pernyataan bahwa persoalan tersebut akan dikaji oleh Dinas Perhubungan. Menurutnya, evaluasi harus dilakukan secara konkret dan berbasis data.
“Kalau memang ada tumpang tindih rute, mari kita lihat datanya. Berapa titik yang bersinggungan, bagaimana dampaknya terhadap penumpang, dan yang paling penting, bagaimana dampaknya terhadap pendapatan para pengemudi,” katanya.
Ghiffari berpandangan, solusi persoalan M44 dan JakLingko 48A bukan dengan mempertentangkan kedua layanan tersebut.
“Saya tidak melihat ini sebagai persoalan JakLingko melawan M44. Keduanya adalah bagian dari transportasi Jakarta. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana keduanya bisa berjalan dalam satu sistem yang saling melengkapi, bukan saling mematikan,” ujarnya.
Ia juga membuka opsi rekayasa rute apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya tumpang tindih yang signifikan.
“Kalau memang ada ruas yang terlalu berhimpitan, pemerintah harus berani melakukan evaluasi dan mencari alternatif. Jangan sampai karena kita ingin membangun sistem transportasi yang modern, ada pengemudi yang justru kehilangan sumber penghasilannya,” tutur Ghiffari.
Jakarta Harus Maju, Tapi Tidak Meninggalkan Warganya
Menurut Ghiffari, persoalan tersebut merupakan bagian dari tantangan yang lebih besar dalam pembangunan Jakarta.
Ia mengatakan modernisasi kota harus berjalan seiring dengan keberpihakan terhadap masyarakat.
“Kita ingin Jakarta menjadi kota yang modern, terintegrasi dan maju. Tetapi ukuran kemajuan sebuah kota bukan hanya seberapa modern sistemnya. Kemajuan juga harus dirasakan oleh masyarakat yang hidup dan bekerja di dalamnya,” kata Ghiffari.
Ia pun mendorong Pemprov DKI mempertemukan seluruh pihak, mulai dari Dinas Perhubungan, pengelola transportasi, operator, perwakilan pengemudi hingga masyarakat pengguna.
“Pemerintah harus hadir sebagai penengah dan pemberi solusi. Dengarkan pengemudi, dengarkan pengguna, lihat datanya, lalu ambil keputusan yang paling adil,” tegasnya.
Ghiffari menilai keberanian melakukan perubahan harus diikuti dengan kebijaksanaan dalam melihat dampaknya.
“Jakarta harus berani berubah. Tetapi perubahan yang baik adalah perubahan yang membawa seluruh masyarakat maju bersama. Jangan sampai ada warga Jakarta yang merasa menjadi korban dari kemajuan kotanya sendiri,” pungkasnya.
