Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengatakan, restorasi kelautan merupakan hal yang penting untuk menanggulangi krisis iklim pada The Seaside Chat at ADB’s Healthy Ocean Tech and Finance Forum yang bertajuk Innovative Solution For Asia and the Pasifik di Jakarta, Kamis (27/01/2022).
Menurutnya, Pemerintah Indonesia akan menyusun kebijakan yang berkelanjutan terkait program penangkapan ikan demi terjaganya ocean health di masa depan.
“Program ini merupakan perkembangan dari sektor kelautan dan perikanan yang berlandaskan inovasi dan teknologi menuju ekonomi biru yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat,” ucap Menko Luhut pada forum tersebut.
Pemerintah, lanjut dia, telah menetapkan sejumlah wilayah tertentu sebagai area penangkapan ikan dengan menerapkan kuota penangkapan. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kelestarian spesies perikanan wilayah tersebut.
“Kepada warga lokal di area tersebut, kami terapkan payment for ecosystem services (PES) sebagai bentuk insentif bagi mereka yang telah mengelola dan menjaga kelestarian area konservasi,” ujar Menko Luhut.
Sementara pada sektor aquaculture, Menko Luhut mengatakan bahwa instalasi pengelolaan limbah memegang peranan dalam menekan limbah yang berasal dari tambak udang.
“Untuk meningkatkan pendapatan petambak udang, kami membangun kampung atau desa perikanan tangkap disejumlah wilayah di Indonesia dengan kearifan lokal yang tetap terjaga,” terang Menko Luhut.
Pada forum Healthy Oceans Tech tersebut, Menko Luhut juga menekankan pentingnya peran laut dalam mitigasi perubahan iklim. Dia menyatakan komitmen nationally determined contribution (NDC) Indonesia terhadap perubahan iklim.
“Bagian dari komitmen kami adalah meningkatkan ketahanan area pesisir. Pada tahun ini kami akan melanjutkan prpgram restorasi terumbu karang pada 9 lokasi seluas total 500 hektar, termasuk pada lokasi konservasi dan area destinasi pariwisata,” terang Menko Luhut.
Selain itu, dia juga menambahkan, pemerintah juga akan merehabilitasi 600 ribu hektar hutan mangrove yang ditargetkan selesai pada 2024.
Lebih jauh, Menko Luhut menyebutkan, nilai Indeks Kesehatan Laut Indonesia sebesar 76,76. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya dan melampaui target yang telah ditetapkan. “Peningkatan tersebut adalah indikasi kesuksesan program yang telah dijalankan,” tutur Menko Luhut.
Untuk itu, pemerintah menurutnya akan terus meningkatkan ketahanan area pesisir dan laut dengan menyusun regulasi pendukung, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, menguatkan struktur ekonomi, dan membuka wawasan akan pentingnya keberagaman spesies kelautan.
Selain target indeks tersebut, Menko Luhut mengatakan, pemerintah juga memfokuskan diri pada pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim. “Salah satunya dengan pengembangan energi yang berkelanjutan, pengelolaan limbah, perlindungan area pesisir yang kritis, ketahanan air dan pangan, serta perlindungan terhadap kesehatan masyarakat,” sambungnya.
Untuk menunjukkan keseriusan pemerintah terhadap isu kelautan, Menko Luhut menjelaskan, Indonesia akan memanfaatkan posisinya sebagai Presidensi G20 2022 dan sebagai pimpinan ASEAN pada tahun selanjutnya, untuk mengutamakan pembahasan topik ini.
“Kami akan mengumpulkan komitmen global terhadap kesehatan laut kita bersama,” tegas Menko Luhut.
Menutup sambutannya, Menko Luhut mengundang para peserta forum The Seaside Chat at ADB’s Healthy Ocean Tech and Finance untuk memberikan dukungan dan berkolaborasi bersama untuk menjaga kesehatan laut dan menjaga keberlangsungan laut saat ini dan untuk masa depan.
Dalam kesempatan yang sama, menanggapi pernyataan Menko Luhut, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Nani Hendiarti, mengatakan,
mayoritas masyarakat Indonesia menetap di daerah pesisir dan mencari penghidupan dari laut. “Dengan demikian kita harus menjaga laut kita tetap lestari untuk keberlanjutan biodiversity dan untuk menopang perekonomian sebagai bagian dari konsep Sustainable Blue Economy” katanya.
Kemudian, melengkapi penjelasan Menko Luhut soal program rehabilitasi mangrove, Deputi Nani mengatakan perlunya dukungan berbagai pihak.
“Manfaat menanam mangrove tidak hanya dapat dirasakan oleh Indonesia, tapi seluruh dunia akan merasakannya melalui kemampuan mangrove menyerap karbon dan melindungi pesisir ” terangnya.
Hadir pula sebagai pembicara dalam diskusi ini antara lain Ahmed M. Saheed, Vice-President ADB untuk wilayah Asia Timur, Asia Tenggara dan Pasifik, Menteri Lingkungan Hidup, Pangan dan Pertanian Inggris Rt.Hon Lord Zac Goldsmith.
