Jakarta – Indonesia masih harus bersiap dengan sederet ancaman terhadap perekonomian pada 2023 mendatang. Sayangnya, masalah ini bukan karena covid-19 lagi.
“Tadi kami sampaikan kondisi 2023 diharapkan akan ditandai pandemi yang mulai menurun dan masuk pada periode endemi. sehingga ini akan jadi salah satu hal yang diharapkan mengurangi beban dan kurangi tekanan terhadap masyarakat dan perekonomian,” jelas Sri Mulyani usai sidang kabinet paripurna, Kamis (14/4/2022).
Akan tetapi ada sederet tantangan harus dihadapi, antara lain perang antara Rusia dan Ukraina. Perang yang sudah berlangsung sejak Februari 2022 tersebut telah mendorong kenaikan harga komoditas dan pangan internasional.
“Namun tahun depan, akan muncul risiko baru dari sisi munculnya perang di Ukraina dan ketegangan geopolitik yang menyebabkan kenaikan harga komoditas dan kemudian mendorong inflasi tinggi di seluruh dunia terutama di negara-negara maju,” paparnya.
Inflasi negara maju secara rata-rata akan naik menjadi 5,7% dan negara berkembang menjadi 8,6%.
“Kondisi ini akan timbulkan dampak yang sangat rumit. Di berbagai belahan dunia sudah alami tekanan krisis pangan akibat harga komoditas, seperti middle east dan Afrika Utara dimana mereka impor 80% makanan gandum berasal dari Rusia dan Ukraina sekarang mereka hadapi tekanan terhadap supply makanan,” ujar Sri Mulyani.
Lonjakan inflasi akan direspons oleh banyak negara dengan pengetatan kebijakan moneter. Seperti yang kini sudah dilakukan oleh Amerika Serikat (AS). Beberapa negara maju dan berkembang lainnya kini bersiap mengambil kebijakan yang senada.
“Kenaikan komoditas dan inflasi tinggi menyebabkan pengetatan kebijakan moneter baik dari sisi likuiditas dan suku bunga yang akan menimbulkan potensi volatilitas arus modal dan nilai tukar serta tekanan pada sektor keuangan,” paparnya.
Dampaknya pertumbuhan ekonomi global akan melemah. Sri Mulyani menyampaikan beberapa proyeksi, antara lain OECD dengan 3,5% dari sebelumnya 4,5% dan Bank Dunia 3,5% dari 4,4%.
