Oleh: Rio Irwansyah
Berita tentang operasi tangkap tangan (OTT) kembali menghiasi ruang publik. Belum lama masyarakat mengikuti sejumlah perkara korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini publik kembali dikejutkan dengan OTT di Kabupaten Bogor.
Pada 14 September 2026, KPK melakukan OTT yang berkaitan dengan dugaan suap dalam proses pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 17 orang. Di antara pihak yang diamankan terdapat pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), termasuk pejabat Kantor Pertanahan.
Sehari kemudian, KPK mengumumkan delapan tersangka dan menyebut adanya barang bukti uang dalam jumlah sangat besar, sekitar Rp106,3 miliar dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Para tersangka kemudian ditahan untuk proses hukum lebih lanjut.
Kasus Bogor menjadi perhatian bukan semata-mata karena besarnya nilai uang yang disita. Yang lebih penting adalah pertanyaan yang kembali muncul: mengapa praktik korupsi terus menemukan ruang untuk terjadi di dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik?
KPK sendiri menyebut perkara OTT tersebut berkaitan dengan proses pengurusan HGB dan dugaan penerimaan lainnya. KPK juga menegaskan bahwa perkara OTT ATR/BPN ini berbeda dengan penyelidikan lain yang sedang berjalan di Kabupaten Bogor mengenai dugaan pemotongan upah pungut di lingkungan Bapenda serta pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan.
Artinya, masyarakat perlu berhati-hati agar tidak mencampuradukkan perkara yang berbeda. Namun pada saat yang sama, rangkaian kasus tersebut patut menjadi momentum untuk melihat persoalan yang lebih besar: apakah pemberantasan korupsi selama ini sudah cukup menyentuh akar persoalan?
OTT penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran OTT mempunyai arti penting dalam penegakan hukum. Ia menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih mampu mendeteksi dan menindak dugaan transaksi korupsi secara langsung.
Dalam beberapa pekan terakhir, KPK juga mencatat sejumlah tindakan penegakan hukum.
Pada 21 Agustus 2026, misalnya, KPK melakukan OTT terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto. KPK juga menangani perkara lain terkait kepabeanan pada Agustus 2026. Namun, banyaknya OTT tidak otomatis berarti persoalan korupsi telah selesai.
Justru sebaliknya, setiap OTT seharusnya menjadi bahan evaluasi terhadap sistem yang memungkinkan transaksi ilegal itu terjadi. Kalau seseorang dapat meminta, menawarkan, menerima atau memberikan sesuatu untuk memperlancar sebuah proses administrasi, maka persoalannya bukan hanya tentang moral individu. Ada kemungkinan terdapat celah dalam mekanisme pelayanan, pengawasan, transparansi, maupun kontrol internal yang perlu diperbaiki.
Jangan hanya menangkap orang, perbaiki sistemnya
Pemberantasan korupsi idealnya berjalan dalam dua jalur sekaligus: penindakan dan pencegahan.
Penindakan diperlukan agar hukum memiliki kekuatan dan memberikan konsekuensi terhadap pelanggaran. Tetapi pencegahan diperlukan agar kesempatan melakukan korupsi semakin sempit.
Karena itu, setelah sebuah perkara terbongkar, pertanyaan yang semestinya muncul bukan hanya “siapa yang ditangkap?”, tetapi juga:
Bagaimana modus itu bisa terjadi? Siapa yang mengawasi? Di titik mana sistem pengendalian gagal? Mengapa celah tersebut tidak terdeteksi lebih awal?
Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang penting untuk memastikan sebuah kasus tidak berhenti sebagai berita penangkapan.
Digitalisasi harus dibarengi transparansi
Salah satu solusi yang dapat diperkuat adalah digitalisasi pelayanan publik, terutama pelayanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti pertanahan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, perpajakan serta berbagai layanan administrasi lainnya.
Digitalisasi dapat mengurangi pertemuan langsung antara petugas dan pemohon, memperjelas jejak administrasi, serta memudahkan pengawasan.
Namun digitalisasi saja tidak cukup.
Sistem digital yang tidak transparan tetap dapat membuka ruang penyalahgunaan. Karena itu, setiap proses penting harus memiliki audit trail, standar pelayanan yang jelas, batas waktu pelayanan, biaya resmi yang mudah diketahui masyarakat, serta mekanisme pengaduan yang benar-benar berfungsi.
Pengawasan jangan hanya datang setelah masalah terjadi
Kita juga perlu memperkuat pengawasan internal. Inspektorat, aparat pengawasan internal pemerintah, auditor, serta lembaga pengawas lainnya harus mampu bekerja sebelum sebuah kasus berubah menjadi perkara pidana.
Jika pengawasan hanya bergerak setelah KPK atau penegak hukum lain melakukan OTT, maka sistem pengawasan perlu dievaluasi.
Pencegahan yang efektif seharusnya mampu menemukan pola transaksi tidak wajar, konflik kepentingan, perubahan kekayaan yang tidak sesuai profil, atau penyimpangan prosedur sejak awal.
Perlindungan bagi pelapor juga penting
Korupsi sering kali diketahui lebih dahulu oleh orang-orang yang berada di dalam organisasi.
Karena itu, masyarakat dan aparatur yang mengetahui dugaan penyimpangan membutuhkan saluran pelaporan yang aman, mudah diakses dan kredibel.
KPK sendiri menyediakan kanal pengaduan masyarakat dan layanan pelaporan gratifikasi.
Namun keberadaan kanal saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah memastikan laporan ditindaklanjuti secara profesional serta memberikan perlindungan yang memadai kepada pelapor dari berbagai bentuk tekanan atau pembalasan.
Pendidikan integritas harus dimulai sebelum seseorang memegang kekuasaan
Korupsi juga bukan semata-mata persoalan hukum. Ia berkaitan dengan budaya kekuasaan dan cara seseorang memandang jabatan.
Jabatan publik seharusnya dipahami sebagai amanah, bukan kesempatan memperkaya diri.
Karena itu, pendidikan antikorupsi tidak boleh berhenti pada seminar, spanduk, slogan atau seremoni. Nilai integritas harus diterjemahkan menjadi kebiasaan nyata: transparan dalam mengambil keputusan, berani menolak pemberian, menghindari konflik kepentingan dan bersedia diawasi.
Jangan sampai masyarakat menjadi terbiasa
Ada bahaya yang lebih besar daripada sebuah kasus korupsi, yaitu ketika masyarakat mulai terbiasa mendengar berita korupsi.
Hari ini pejabat ditangkap. Besok muncul kasus baru. Lusa ada OTT lainnya. Lama-kelamaan publik bisa merasa bahwa korupsi merupakan sesuatu yang biasa.
Pada titik inilah pemberantasan korupsi menghadapi tantangan yang lebih serius.
OTT seharusnya bukan sekadar tontonan penangkapan. Setiap OTT harus menjadi peta untuk membongkar celah sistem.
Jika sebuah kasus terjadi di sektor pertanahan, perbaiki tata kelola pertanahan. Jika terjadi pada pengadaan, perketat sistem pengadaan. Jika terjadi pada pelayanan pendidikan, benahi mekanisme penerimaan dan pengawasannya.
Dengan demikian, penegakan hukum tidak berhenti pada menghukum pelaku, tetapi juga menghasilkan perubahan sistem.
Saatnya mengubah cara melihat pemberantasan korupsi
Kasus Bogor memberi kembali pelajaran bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan kerja bersama.
KPK membutuhkan dukungan masyarakat. Pemerintah membutuhkan pengawasan publik. Aparat penegak hukum membutuhkan independensi dan profesionalisme. Sementara masyarakat juga harus memiliki keberanian untuk menolak praktik pemberian ilegal yang selama ini kadang dianggap sebagai “uang pelicin”.
Pada akhirnya, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak semestinya hanya dihitung dari berapa banyak orang yang ditangkap.
Ukuran yang lebih mendasar adalah seberapa kecil ruang untuk melakukan korupsi, seberapa transparan pelayanan publik, seberapa kuat pengawasan, dan seberapa cepat sistem memperbaiki dirinya ketika ditemukan penyimpangan.
OTT Bogor adalah sebuah perkara yang harus diproses sesuai hukum dan asas praduga tak bersalah. Tetapi di luar perkara hukumnya, ada pelajaran yang jauh lebih besar untuk Indonesia.
Jangan biarkan OTT hanya menjadi berita hari ini. Jadikan setiap OTT sebagai alasan untuk memperbaiki sistem agar korupsi yang sama tidak kembali terjadi esok hari.
