Sidang promosi doktor menjadi babak baru bagi Yan Permenas Mandenas. Anggota DPR RI itu meraih gelar doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Jumat (14/8/2026), dengan yudisium sangat memuaskan.
Yan mempertahankan disertasi berjudul *“Politik Hukum Otonomi Khusus Papua dan Dampak Implementasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Papua”*. Melalui penelitian itu, ia mengkaji perjalanan otonomi khusus Papua, mulai dari sejarah, pelaksanaan, evaluasi, hingga gagasan baru untuk memperbaiki kebijakan tersebut.
Yan menawarkan konsep *collaborative governance welfare* sebagai salah satu gagasan dalam disertasinya. Konsep ini menekankan konsistensi pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan otonomi khusus dengan memperhatikan kondisi geografis, adat, budaya, serta kebutuhan masyarakat Papua.
“Tujuan utama otonomi khusus tetap kesejahteraan masyarakat Papua yang berkelanjutan. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu menjalankan peran masing-masing secara konsisten dan memberi ruang lebih luas kepada daerah untuk menentukan kebutuhan serta prioritas pembangunannya,” kata Yan.
Ia berharap konsep tersebut dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi khusus Papua. Evaluasi diperlukan agar kebijakan yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada administrasi dan anggaran, tetapi benar-benar menjawab persoalan masyarakat.
Dalam gagasannya, Yan menempatkan pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat, terutama Orang Asli Papua, sebagai bagian penting dari tujuan otonomi khusus. Penyelesaian pelanggaran HAM juga menjadi perhatian dalam kajiannya.
Menurut Yan, pembangunan Papua tidak dapat dilakukan oleh satu pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, politisi, dan masyarakat perlu membangun kolaborasi agar kebijakan otonomi khusus berjalan sesuai kebutuhan daerah dan menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.
Perjalanan akademik Yan dimulai dari Universitas Cenderawasih, Jayapura. Ia meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kemudian melanjutkan pendidikan magister Ilmu Sosiologi di Universitas Indonesia.
Kini, gelar doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran melengkapi perjalanan akademiknya. Yan melihat pendidikan tinggi sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas anak muda Papua dalam menghasilkan gagasan untuk daerahnya.
Ia mendorong generasi muda Papua tidak takut mengejar pendidikan setinggi mungkin. Menurut dia, pendidikan memberi bekal bagi generasi muda untuk menyampaikan gagasan melalui kajian yang terukur, termasuk dalam merumuskan kebijakan untuk masa depan Papua.
“Generasi muda Papua harus berani dan mampu merepresentasikan kemampuan kita di bidang akademik,” ujar Yan.
Gubernur Papua Barat Daya
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menilai gagasan Yan mengenai otonomi khusus sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Ia berharap konsep tersebut dapat diterapkan secara konsisten oleh penyelenggara pemerintahan.
“Kalau kita lihat apa yang ditawarkan Pak Yan itu bagus. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan secara konsisten,” ujar Elisa.
Menurut Elisa, pelaksanaan gagasan tersebut bergantung pada komitmen penyelenggara pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Daerah membutuhkan ruang untuk menyesuaikan kebijakan dengan persoalan dan prioritas masyarakat.
Ia menyoroti penerapan skema block grant dan specific grant dalam pengelolaan anggaran. Menurut dia, skema tersebut dapat berjalan, tetapi daerah tetap membutuhkan keleluasaan menentukan prioritas pembangunan.
“Sehingga kita di daerah itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Mana yang lebih prioritas, supaya ada yang kelihatan,” kata Elisa.
Elisa menilai pembagian anggaran berdasarkan persentase yang terlalu kaku dapat membuat sumber daya tersebar ke banyak sektor. Akibatnya, hasil pembangunan tidak selalu terlihat sesuai dengan kebutuhan utama masyarakat.
Ia pun menilai disertasi Yan memiliki kaitan langsung dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi khusus. “Sangat sesuai,” kata Elisa ketika ditanya apakah gagasan tersebut sejalan dengan kebutuhan kepala daerah.
Wali Kota Bandung
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang turut menghadiri sidang promosi doktor Yan memberikan apresiasi atas pencapaian tersebut. Keduanya pernah bersama-sama menjadi anggota Komisi I DPR RI periode 2019-2024.
Farhan mengatakan Yan dikenal sebagai sosok yang aktif menjalankan berbagai tanggung jawab. Di tengah aktivitas politik, perjalanan dinas, dan kegiatan lainnya, Yan tetap menyelesaikan pendidikan hingga jenjang doktor.
“Yang lebih luar biasa lagi, beliau bisa menyelesaikan pendidikan strata tiga,” ujar Farhan.
Farhan berharap gelar doktor yang diperoleh Yan tidak berhenti sebagai pencapaian akademik. Ia mengingatkan pentingnya menjalankan kewajiban mengembangkan ilmu hukum bagi masyarakat melalui semangat Tridharma perguruan tinggi.
Ia juga berharap Yan ikut memberikan kontribusi keilmuan bagi Kota Bandung, terutama karena kota tersebut menjadi salah satu tempat banyak pelajar dan mahasiswa asal Papua menempuh pendidikan.
