Jakarta — Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris berharap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) DKI Jakarta Tahun Ajaran 2026/2027 berjalan lancar, transparan, berkeadilan, dan mampu menjadi acuan nasional dalam tata kelola penerimaan murid baru. Menurutnya, berbagai penyempurnaan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun ini berdampak terutama memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik di sektor pendidikan.
Fahira Idris yang juga pemerhati pendidikan ini mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang tidak hanya mengandalkan daya tampung sekolah negeri, tetapi juga memperluas akses pendidikan melalui program SPMB Bersama dan Sekolah Swasta Gratis. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah progresif untuk memastikan semakin banyak anak Jakarta memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan yang tuntas dan berkualitas.
“SPMB bukan sekadar proses administrasi tahunan, tetapi gerbang yang menentukan akses anak-anak terhadap pendidikan. Karena itu, seluruh proses harus berjalan objektif, transparan, inklusif, dan berpihak pada kepentingan terbaik peserta didik. Saya berharap pelaksanaan SPMB DKI Jakarta tahun ini berjalan lancar dan dapat menjadi salah satu model tata kelola pendidikan yang baik bagi daerah lain di Indonesia,” ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya (16/6).
Menurut Fahira Idris, tantangan utama pendidikan perkotaan saat ini bukan hanya memastikan setiap anak mendapatkan bangku sekolah, tetapi juga memastikan akses pendidikan yang adil, layanan yang humanis, serta kualitas pendidikan yang semakin merata di seluruh satuan pendidikan.
Untuk itu, Senator Jakarta ini menyampaikan enam rekomendasi agar pelaksanaan SPMB DKI Jakarta semakin kuat dan berdampak.
Pertama, memastikan SPMB benar-benar transparan, bebas pungutan liar, dan bebas praktik titip-menitip. Menurut Fahira Idris, kepercayaan publik terhadap sistem penerimaan murid baru sangat ditentukan oleh integritas pelaksanaannya. Oleh karena itu, seluruh proses seleksi harus berjalan sesuai aturan, dapat dipantau masyarakat secara terbuka, dan bebas dari segala bentuk intervensi maupun praktik percaloan.
“Prinsip keadilan harus menjadi fondasi utama. Tidak boleh ada ruang bagi praktik yang merugikan peserta didik dan mencederai kepercayaan masyarakat,” katanya.
Kedua, memperkuat layanan bantuan dan pendampingan bagi orang tua serta calon murid. Fahira Idris menilai proses penerimaan murid baru sering kali menjadi momen yang menimbulkan kecemasan bagi banyak keluarga. Karena itu, keberadaan posko layanan, helpdesk, call center, kanal digital, serta petugas pendamping harus dioptimalkan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas, cepat, dan mudah dipahami. Menurutnya, kualitas pelayanan publik dalam SPMB sama pentingnya dengan kualitas sistem seleksi itu sendiri.
Ketiga, memperkuat integrasi sekolah swasta sebagai bagian dari solusi pemerataan akses pendidikan. Fahira Idris mengapresiasi perluasan program SPMB Bersama dan Sekolah Swasta Gratis yang memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat. Namun, ke depan kualitas sekolah swasta yang terlibat juga harus terus diperkuat agar masyarakat memilih sekolah swasta karena kualitasnya, bukan semata-mata karena tidak tertampung di sekolah negeri.
“Sekolah swasta harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi seluruh warga Jakarta,” ujarnya.
Keempat, membangun sistem pengaduan yang cepat, responsif, dan terintegrasi. Kanal pengaduan, kata Fahira Idris, harus mudah diakses oleh masyarakat dan mampu memberikan respons cepat terhadap berbagai persoalan yang muncul selama proses SPMB berlangsung. Sistem pengaduan juga perlu terhubung dengan mekanisme pengawasan internal sehingga setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara objektif dan transparan.
“Semakin cepat masalah ditangani, semakin kecil potensi terjadinya konflik atau ketidakpercayaan publik,” kata Fahira Idris.
Kelima, memanfaatkan data SPMB sebagai dasar perencanaan pendidikan jangka panjang. Aktivis perempuan ini menilai data pendaftaran dan daya tampung yang terkumpul setiap tahun harus menjadi dasar pengambilan kebijakan pendidikan. Wilayah-wilayah yang mengalami tekanan tinggi akibat keterbatasan kursi sekolah perlu menjadi prioritas pembangunan sekolah baru, penambahan ruang kelas, maupun redistribusi sumber daya pendidikan. Menurutnya, SPMB tidak hanya menghasilkan data penerimaan murid, tetapi juga peta kebutuhan pendidikan Jakarta yang sangat berharga.
Keenam, menjadikan pemerataan mutu pendidikan sebagai tujuan utama jangka panjang. Fahira Idris menegaskan bahwa berbagai persoalan dalam penerimaan murid baru pada dasarnya berakar pada masih kuatnya persepsi masyarakat bahwa hanya sekolah tertentu yang dianggap unggul. Karena itu, upaya memperbaiki tata kelola SPMB harus berjalan seiring dengan pemerataan kualitas guru, sarana-prasarana, kepemimpinan sekolah, inovasi pembelajaran, dan prestasi pendidikan di seluruh sekolah.
“Ketika kualitas pendidikan semakin merata, tekanan masuk ke sekolah-sekolah tertentu akan berkurang secara alami. Pada akhirnya, yang kita bangun bukan hanya sistem penerimaan yang baik, tetapi sistem pendidikan yang semakin adil dan berkualitas bagi semua,” tegas Fahira Idris.
Jika berjalan baik dan konsisten, lanjut Fahira Idris, pengalaman Jakarta dapat menjadi referensi penting bagi daerah lain dalam membangun sistem penerimaan murid baru yang transparan, inklusif, dan berorientasi pada pemerataan akses pendidikan.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar memastikan murid diterima di sekolah, tetapi memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan bermutu sebagai bekal meraih masa depan yang lebih baik,” pungkas Fahira Idris.
Sebagai informasi, Calon murid baru jenjang SD hingga SMA di DKI Jakarta sudah bisa melakukan pemilihan sekolah di Sistem Peneriman Murid Baru (SPMB) 2026. Dikutip dari akun Instagram resmi @officialpmbdki Senin (15/6/2026), proses pemilihan sekolah pada SPMB DKI Jakarta dilakukan secara online melalui laman resmi spmb.jakarta.go.id sesuai masing-masing jenjang. #
