JAKARTA — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Yulian Gunhar, meminta pemerintah memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak dini. Pemerintah dinilai tidak boleh menunggu munculnya asap tebal dan meluasnya kebakaran baru bergerak melakukan penanganan.
Desakan itu disampaikan Gunhar menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai musim hujan 2026/2027 yang diperkirakan datang lebih lambat dan berlangsung lebih singkat di sejumlah wilayah Indonesia.
Menurut Gunhar, kondisi tersebut harus diterjemahkan sebagai peringatan dini untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla. Musim kemarau yang lebih panjang dapat membuat lahan dan vegetasi semakin kering sehingga lebih mudah terbakar.
“Musim hujan yang mundur berarti kita punya waktu lebih panjang untuk mencegah karhutla. Jangan menunggu asap menyebar dan kasus ISPA meningkat baru pemerintah bergerak. Pencegahan harus dimulai sebelum api muncul,” kata Gunhar, Rabu (23/9/2026).
BMKG pada 22 September 2026 memprediksi awal musim hujan 2026/2027 di 529 Zona Musim (ZOM), atau sekitar 61,08 persen wilayah Indonesia, mengalami kemunduran dibandingkan rata-rata klimatologisnya.
Selain itu, sekitar 51,90 persen luas daratan Indonesia diprediksi mengalami musim hujan yang lebih pendek dari kondisi normal. Gunhar meminta informasi tersebut segera ditindaklanjuti, terutama di wilayah yang selama ini memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi.
“Prediksi cuaca dan iklim itu sedini mungkin harus diantisipasi dengan segera mempersiapkan peta kerawanan, kesiapan personel, peralatan, sampai sistem peringatan dini di daerah,” ujarnya.
Deteksi Dini Karhutla Harus Diperkuat
Gunhar juga mendorong pemerintah memperkuat pemantauan titik panas atau hotspot serta kondisi lahan di wilayah rawan kebakaran. Menurutnya, kecepatan respons menjadi faktor penting agar api tidak berkembang menjadi karhutla berskala besar.
“Kalau titik api sudah muncul, waktu untuk bertindak sangat pendek. Maka deteksi dini harus benar-benar bekerja. Pemerintah daerah, aparat, dunia usaha, dan masyarakat harus tahu wilayah mana yang harus diawasi lebih ketat,” katanya.
Ia menilai pencegahan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan penanganan ketika kebakaran sudah terjadi. Pemerintah perlu memastikan sistem pemantauan, pelaporan, dan respons di lapangan berjalan secara terpadu sebelum kondisi memburuk.
Selain mengancam lingkungan, Gunhar mengingatkan karhutla memiliki dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Karena itu, pemantauan kualitas udara di daerah rawan karhutla juga perlu diperkuat.
“Jangan sampai persoalan karhutla hanya dilihat sebagai urusan lingkungan. Ketika asap masuk ke permukiman, sekolah, pasar, dan fasilitas umum, ini sudah menjadi persoalan kesehatan masyarakat,” jelasnya.
El Niño dan Ancaman Karhutla
Politisi PDIP tersebut juga mendorong penguatan koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, aparat penanggulangan bencana, dunia usaha, serta sektor kesehatan. Koordinasi diperlukan agar pencegahan dan penanganan karhutla tidak berjalan secara terpisah.
Gunhar menilai pemerintah masih memiliki ruang untuk melakukan langkah antisipasi lebih awal. Terlebih, BMKG sebelumnya juga telah mengingatkan potensi fenomena El Niño 2026 yang dapat bertahan hingga awal 2027 dan meningkatkan risiko kekeringan serta karhutla.
“Data BMKG sudah memberikan peringatan, sekarang tinggal bagaimana pemerintah mengubah peringatan itu menjadi tindakan nyata demi melindungi seluruh warga negara,” pungkas Gunhar.
