JAKARTA – Insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali memunculkan pertanyaan mengenai sistem pengawasan keselamatan pelayaran, terutama pada tahapan sebelum kapal diizinkan meninggalkan pelabuhan.
Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Lasarus, meminta Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur operasional dan mekanisme pemberian izin berlayar. Menurutnya, persoalan keselamatan tidak cukup hanya dilihat dari kondisi kapal saat mengalami kecelakaan, tetapi juga dari proses pemeriksaan sebelum kapal meninggalkan pelabuhan.
Sorotan tersebut menguat setelah ditemukan 22 penumpang selamat yang tidak tercatat dalam manifes KM Virgo Transport 8. KSOP Banjarmasin saat ini masih melakukan verifikasi dan pencocokan data terhadap 22 orang tersebut.
“Menurut saya memang sistem pengawasannya yang perlu kita evaluasi. Ini kejadian berulang dalam tenggang waktu yang sangat pendek, dan hal yang paling mendasar sekalipun masih ditemukan ketidakcocokan manifest,” ujar Lasarus dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (21/9/2026).
Lasarus mempertanyakan bagaimana penumpang yang tidak tercantum dalam daftar resmi bisa berada di atas kapal dan mengikuti perjalanan.
“Terakhir ditemukan ada 22 orang yang sudah selamat, tetapi tidak ada di manifest. Jadi yang pertama harus dijawab, kenapa sampai begitu banyak orang tidak terdaftar tetapi ada di kapal,” katanya.
Menurutnya, persoalan tersebut harus ditelusuri dari hulu, termasuk proses pemeriksaan penumpang, pencatatan manifes hingga pengawasan di pelabuhan.
“Ada juga istri salah seorang korban yang membawa tiket suaminya, tetapi suaminya tidak termasuk dalam daftar yang berangkat, padahal suaminya berangkat. Ini hal-hal yang perlu kita dalami,” ujarnya.
Lasarus menilai ketidaksesuaian antara manifes dan kondisi riil penumpang menjadi persoalan serius karena manifes merupakan bagian penting dalam pengawasan pelayaran maupun proses pencarian dan identifikasi korban ketika terjadi kecelakaan.
Karena itu, Komisi V DPR RI berencana membentuk panitia kerja atau Panja untuk mengurai persoalan tata kelola transportasi laut secara lebih menyeluruh.
“Kita harus bongkar dulu persoalan ini, sebetulnya letak masalahnya ada di mana. Kami di Komisi V melihat ada yang perlu diurai secara keseluruhan, termasuk standar operasional prosedur atau SOP kapal sebelum berlayar,” kata Lasarus.
Ia menegaskan, SOP keselamatan sebenarnya telah tersedia. Persoalannya adalah bagaimana prosedur tersebut dijalankan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin kapal berlayar.
“SOP itu sudah ada. Pertanyaannya, dilakukan atau tidak? Dilaksanakan atau tidak oleh teman-teman di KSOP yang punya otoritas untuk menentukan kapal ini boleh berlayar atau tidak,” ujarnya.
Komisi V DPR Dorong Pembentukan Panja
Lasarus mengatakan pembentukan Panja merupakan keputusan politik yang harus mendapatkan persetujuan seluruh unsur fraksi dan pimpinan DPR. Jika terbentuk, Panja akan mendalami persoalan manajemen transportasi laut, termasuk mekanisme pengawasan di pelabuhan.
“Kami sepakat dengan teman-teman di Komisi V, dalam waktu dekat kami akan bentuk Panja. Panja ini keputusan politik, tentu perlu persetujuan seluruh unsur fraksi yang ada dan juga pimpinan DPR,” katanya.
Menurut Lasarus, evaluasi tidak boleh berhenti pada satu kasus atau satu institusi. Pemeriksaan harus mencakup seluruh rantai pengawasan, mulai dari manajemen pelabuhan, pemeriksaan kapal, pencatatan penumpang hingga otorisasi keberangkatan.
“Kalau Panja ini bisa berjalan dengan lancar, kami siap mengurai apa sebenarnya persoalan yang ada di manajemen transportasi kita sehingga kejadian yang sama berulang berkali-kali, terutama ketidakcocokan antara manifest dengan jumlah penumpang,” tegasnya.
Lasarus juga menegaskan bahwa penyelidikan teknis mengenai penyebab kecelakaan KM Virgo Transport 8 merupakan kewenangan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Komisi V akan menunggu hasil investigasi tersebut sebagai bagian dari bahan evaluasi.
“Soal kapal tenggelam itu kewenangannya KNKT. Kita tunggu laporan dari KNKT supaya lengkap. Salah satu yang bisa kita panggil nanti tentu KNKT untuk menjelaskan secara keseluruhan hasil investigasinya,” ujarnya.
Ia memperkirakan proses kerja Panja nantinya membutuhkan waktu karena persoalan yang diperiksa tidak hanya berkaitan dengan satu kapal. Bahkan, pemeriksaan terhadap sejumlah pelabuhan di berbagai daerah juga terbuka dilakukan.
“Panja ini butuh proses. Bisa satu bulan, dua bulan, bahkan bisa juga satu tahun karena harus mendalami semua sisi. Mungkin juga kita akan cek pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia,” kata Lasarus.
Otorisasi Kapal Jadi Sorotan
Sebelum Panja terbentuk, Lasarus meminta Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi internal. Ia menilai perubahan atau pencopotan pejabat struktural saja belum menyentuh persoalan utama apabila sistem pengawasan di lapangan tidak diperbaiki.
“Pak Menteri kemarin sudah memulai dengan mencopot Dirjen Laut, tetapi itu tidak cukup, sangat-sangat tidak cukup,” tegas Lasarus.
Menurutnya, perhatian utama harus diarahkan pada operasional pelabuhan dan proses otorisasi sebelum kapal mendapatkan izin untuk berlayar.
“Yang paling penting adalah bagaimana operasional pelabuhan, kemudian otorisasi yang diberikan sebelum kapal berlayar. Proses itu jauh lebih penting untuk memastikan kapal yang berlayar benar-benar aman ditumpangi penumpang dan dipastikan bisa selamat sampai tujuan,” ujarnya.
Di sisi lain, Lasarus meminta proses pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Ia menilai keberadaan kapal yang telah diketahui dapat menjadi dasar untuk melanjutkan pencarian korban di dalam badan kapal.
Badan kapal KM Virgo Transport 8 memang masih menjadi lokasi pencarian korban oleh tim SAR. Pada 21 September 2026, Basarnas kembali melaporkan dua korban ditemukan di dalam kapal oleh penyelam Basarnas Special Group dan kemudian dievakuasi.
“Untuk proses pencarian harus dilakukan terus karena kita sudah tahu kapalnya ada di mana. Kami mendorong Basarnas agar seluruh penumpang yang ada di dalam lambung kapal dapat dikeluarkan,” katanya.
Lasarus mengatakan proses evakuasi juga berkaitan dengan kepastian yang ditunggu keluarga korban.
“Kita tahu bagaimana trauma keluarga korban. Masih ada lebih dari seratus orang yang diduga berada di dalam. Kemarin ketika salah satu bagian kapal dibuka oleh penyelam Basarnas, ada korban yang berhasil dievakuasi. Artinya ada kemungkinan korban-korban lain masih terjebak di dalam kapal,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta seluruh sumber daya yang dimiliki negara dikerahkan untuk mendukung operasi pencarian dan evakuasi.
“Kita sudah tahu posisi kapalnya. Apa pun harus dilakukan oleh negara untuk mengeluarkan seluruh korban yang ada di dalam kapal itu,” tegas Lasarus.
