Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat yang baru diharapkan dapat membawa angin segar dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi di Provinsi Papua Barat Daya yang belum tuntas.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor saat sesi konferensi pers di Kantor DAP Wilayah III Doberay mengatakan, banyak kasus dugaan korupsi di Papua Barat Daya harus dapat dituntaskan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat yang baru.
“Kejaksaan Tinggi Papua Barat di bawah kepemimpinan Kajati yang baru ini harus mampu meningkatkan efektivitas dalam penindakan kasus korupsi di Papua Barat Daya secara profesional dan independen yang selama ini belum terungkap,” kata Senator PFM.
Dikatakan Senator PFM, dari sejumlah kasus yang belum diungkapkan diantaranya adalah kasus ATK pada BPKAD Kota Sorong dan juga dana makan minum pada Setda Kabupaten Sorong.
“Kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Setda Kabupaten Sorong harus segera diungkapkan progresnya sudah sejauh mana penanganan perkaranya, begitu juga dengan kasus ATK yang diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Papua Barat, kalau bisa secepatnya diungkap siapa tersangkanya karena masyarakat Kota Sorong menanti,” ujar dia.
Untuk diketahui kasus ATK pada BPKAD Kota Sorong ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sorong namun kemudian diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan saat ini Kejati Papua Barat sudah memanggil beberapa pejabat untuk diambil keterangannya.
Begitu juga dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong yang mana Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Papua Barat telah melakukan penggeledahan di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sorong pada Selasa (3/6/2025) lalu.
Penggeledahan yang dilakukan tersebut untuk menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dana makan minum pada Setda Kabupaten Sorong tahun anggaran 2023. Penyidik menyita 2 kontainer barang bukti dan beberapa handphone.
